Payakumbuh — Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Irwan Suwandi didampingi Sekretaris Dinas B. Nasution, Kabid PRJS Kurniawan Syah Putra dan Sub. Koord Kepahlawanan Iswarni memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (23/5) di ruang rapat DPRD setempat.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi A Joko Purwanto didampingi Sekretaris Komisi A Zainir dan para anggota komisi. Rapat diagendakan membahas pertanggungjawaban APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022.
Dalam paparan awal pertanggungjawaban APBD tersebut, Kadis Sosial menyampaikan secara umum 6 program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang ada termaktub dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun 2022 telah terlaksana dengan baik. Meski demikian ada beberapa kegiatan yang realisasinya masih dibawah 80 persen.
“Realisasi anggaran cukup baik yaitu diangka 90,53 persen. Cuma angka itu menurun ke angka 78 persen disebabkan rendahnya realisasi pencairan BLT BBM dan juga sifat beberapa kegiatan yang situasional atau menunggu ada kasus seperti bantuan korban bencana dan juga kegiatan reunifikasi keluarga,” terang Kadis Sosial Irwan.
Ditambahkan, realisasi pencairan bantuan BLT BBM hanya dapat direalisasikan sebesar 45 persen dikarenakan sebagian besar calon penerima BLT BBM sudah terlebih dahulu dibantu melalui APBN dan juga APBD Provinsi.
Menanggapi, Ketua Komisi A Joko Purwanto mengaku memaklumi dan dapat menerima pertanggungjawaban yang dipaparkan oleh Kadis Sosial. Dirinya berharap, kedepan Dinas Sosial dapat lebih memprioritaskan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan penanganan dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat.
“Saya harap kedepan kita fokus terjun langsung menangani masalah sosial masyarakat kita, kurangi kegiatan-kegiatan bersifat seremonial, itu akan jauh lebih bermanfaat,” ujar Joko Purwanto sembari meminta Dinas Sosial mempelajari regulasi yang memungkinkan daerah menghimpun dana dari publik yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial.
Sementara, Sekretaris Komisi A Zainir mempertanyakan bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap lembaga-lembaga sosial yang berada dibawah koordinasinya, seperti PSM, Karang Taruna dan Tagana.
“Alhamdulillah pembinaan kelembagaan terus kita lakukan, baik melalui kegiatan pertemuan formal maupun informal. Kita juga sudah memberikan bimtek kepada PSM, Karang Taruna dan Tagana dan terakhir kita gelar Halal Bi Halal dengan seluruh PSM guna memperkuat keakraban kita dengan rekan-rekan pilar sosial,” jawab Kadis Sosial Irwan.
Sedangkan, anggota Komisi A Maharnis Zul menyoroti persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Payakumbuh. Dikatakan, Dinas Sosial perlu melakukan pendataan yang lebih komprehensif terkait warga miskin lalu berikan bantuan baik fisik maupun non fisik kepada mereka.
“Dinas Sosial harus memiliki peta kemiskinan warga disertai dengan potensi yang mereka punya agar dapat dikembangkan melalui program-program di Dinas Sosial. Kemudian jangan lupa berikan sentuhan agama, sebab masalah kemiskinan juga ada disebabkan mental malas dan iman yang lemah. Ini juga perlu dibina,” ujar Maharnis Zul yang akrab disapa Buya.
Menanggapi, Kadis Sosial mengaku sudah dan sedang menyempurnakan pendataan potensi yang dimiliki keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kota Payakumbuh. Pihaknya berjanji akan segera membukukan data itu dan memberikan kepada pihak legislatif.
“Alhamdulillah kemarin kita sudah turun survey dan memetakan potensi apa saja yang dimiliki warga miskin ekstrem kita. Rencana akan dibukukan dan menjadi data referensi buat intervensi program pengentasan kemiskinan bagi OPD-OPD terkait,” pungkas Irwan. (*)
0 Komentar